Tracker Kuota Haji Indonesia 2026: 34 Provinsi, 13 Embarkasi, BPIH Lengkap (Update 11 Mei 2026)

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah (2026 Masehi) memperoleh kuota total 221.000 jamaah dari Kerajaan Arab Saudi berdasarkan kesepakatan bilateral Kemenag RI dan Kementerian Haji Arab Saudi. Kuota ini dipecah menjadi 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus, didistribusikan ke 34 provinsi mengikuti formula proporsional jumlah penduduk Muslim. Matrix berikut menyajikan alokasi per provinsi, estimasi masa tunggu rata-rata, embarkasi tujuan, komponen BPIH, dan referensi kontak resmi dengan sitasi per baris.

Ringkasan kuota dan BPIH 2026

• Kuota nasional total: 221.000 jamaah (Keputusan Menteri Agama / KMA Nomor 1 Tahun 2026)
• Kuota haji reguler: 203.320 jamaah
• Kuota haji khusus: 17.680 jamaah
• Tambahan kuota Saudi: 20.000 jamaah (di atas kuota dasar 201.000)
• BPIH rata-rata nasional 2026: Rp 93.410.286 per jamaah
• Bipih yang dibayar jamaah (Bipih Reguler rata-rata): Rp 56.046.172 per jamaah
• Nilai manfaat dari BPKH per jamaah: Rp 37.364.114
• Total waiting list aktif (SISKOHAT, Mei 2026): ~5.380.000 jamaah
• Masa tunggu rata-rata nasional: 26 tahun (rentang 9–47 tahun per provinsi)

Sumber: Kemenag RI [¹], BPKH [²], SISKOHAT [³].

Definisi terminologi kunci

BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Total biaya riil per jamaah yang ditetapkan Presiden RI berdasarkan usulan Menteri Agama dan persetujuan DPR. BPIH 2026 dipecah menjadi Bipih (dibayar jamaah) dan nilai manfaat (subsidi dari hasil investasi BPKH atas setoran awal jamaah).

Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Komponen BPIH yang dibebankan langsung kepada jamaah. Mencakup tiket pesawat, akomodasi Mekkah-Madinah, konsumsi, transportasi darat, biaya living cost (SAR 750), dan komponen visa.

Setoran Awal. Rp 25.000.000 yang disetor ke Bank Penerima Setoran (BPS BPIH) saat mendaftar; menentukan nomor porsi dan posisi antrian. Pelunasan dilakukan beberapa tahun kemudian saat porsi dipanggil.

Nomor Porsi. Identitas urut antrian nasional yang terbit dari SISKOHAT setelah setoran awal lunas. Posisi ini tidak dapat dipindah-tangankan kecuali dalam kondisi tertentu (meninggal dunia, sakit menahun) sesuai PMA 13/2021.

Embarkasi. Bandara internasional pemberangkatan haji yang ditetapkan Kemenag; ada 13 embarkasi aktif untuk musim haji 2026. Jamaah masuk asrama haji 24 jam sebelum penerbangan.

Matrix utama: kuota haji per 34 provinsi 2026

Tabel di bawah menggunakan data Keputusan Dirjen PHU Nomor 137 Tahun 2026 untuk alokasi per provinsi dan SISKOHAT per 1 Mei 2026 untuk waiting list. Masa tunggu dihitung dari posisi terakhir setoran awal saat ini ke perkiraan tahun keberangkatan.

Sumatera — 10 provinsi

Jawa — 6 provinsi (mengangkut 55% kuota nasional)

Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua — 8 provinsi

Kalimantan — 5 provinsi

Sulawesi — 6 provinsi

Tiga belas embarkasi haji 2026 — referensi lengkap

Embarkasi adalah bandara yang ditetapkan Kemenag sebagai titik keberangkatan haji. Jamaah masuk asrama haji 24 jam sebelum penerbangan untuk pemeriksaan dokumen akhir, vaksinasi meningitis, dan distribusi paspor haji.

Komponen BPIH 2026 — breakdown biaya per jamaah

BPIH 2026 rata-rata Rp 93.410.286 dibagi atas tujuh komponen utama berdasarkan KMA 130 Tahun 2026. Komposisi di bawah adalah rata-rata nasional; selisih antar-embarkasi terutama berada pada komponen penerbangan dan pelayanan di Arab Saudi.

Sumber: KMA 130/2026 [⁵²], BPKH Laporan Keuangan Q1 2026 [²].

Kriteria pendaftaran haji reguler

Berdasarkan PMA 13 Tahun 2021 dan revisi PMA 6 Tahun 2024, kriteria pendaftaran haji reguler Indonesia:

1. Warga Negara Indonesia. Bukti KTP elektronik yang masih berlaku dan KK.
2. Beragama Islam. Pernyataan dalam formulir pendaftaran.
3. Berusia minimum 12 tahun saat mendaftar. Tidak ada batas maksimum umum, namun jamaah lanjut usia (>65 tahun) memerlukan istitha’ah kesehatan yang dinilai pusat pelayanan kesehatan haji.
4. Memiliki rekening tabungan haji. Dibuka di salah satu Bank Penerima Setoran BPS BPIH (Bank Syariah Indonesia, Mandiri Taspen, Muamalat, Mega Syariah, BCA Syariah, BTN Syariah, BPD Syariah daerah, dan 26 bank lainnya — daftar lengkap di haji.kemenag.go.id).
5. Setoran awal Rp 25 juta. Disetor sekaligus ke rekening tabungan haji; bukti setoran (BPIH) menjadi dasar pendaftaran di Kemenag Kab/Kota.
6. Belum pernah berhaji. Jamaah yang sudah pernah haji boleh mendaftar lagi setelah 10 tahun sejak haji terakhir (PMA 6/2024 pasal 7).
7. Istitha’ah Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan minimal 2 tahap: (a) saat masuk waiting list dan (b) saat pelunasan. Jamaah dengan komorbid berat (jantung, ginjal, kanker stadium lanjut, demensia) dapat ditunda atau dibatalkan keberangkatannya.

Cara mendaftar haji reguler: tujuh langkah

1. Buka rekening tabungan haji di BPS BPIH terdekat. Setor minimum Rp 25.000.000 sekaligus. Bawa KTP, KK, dan pas foto.
2. Dapatkan Bukti Setoran Awal (BPIH). Bank menerbitkan slip dengan 13 digit nomor validasi.
3. Daftar di Kantor Kemenag Kab/Kota domisili maksimum 5 hari kerja setelah setoran. Bawa BPIH asli, fotokopi KTP, KK, akta lahir/ijazah/buku nikah, dan pas foto 3x4 (10 lembar) dan 4x6 (5 lembar) latar putih.
4. Pemeriksaan istitha’ah kesehatan tahap awal di Puskesmas atau RS yang ditunjuk. Surat keterangan kesehatan dilampirkan ke formulir SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
5. Tunggu nomor porsi terbit dari SISKOHAT. Maksimum 10 hari kerja. Nomor porsi dikirim via SMS dan dapat dicek mandiri di haji.kemenag.go.id/v5/basis-data/waiting-list.
6. Tunggu masa antrian sesuai estimasi provinsi (lihat tabel utama). Selama menunggu, jamaah wajib update data (alamat, status kesehatan) minimum tiap 5 tahun.
7. Pelunasan saat porsi dipanggil. Selisih BPIH dibayar 90 hari sebelum keberangkatan. Setelah pelunasan, jamaah mengikuti manasik dan masuk asrama haji 24 jam sebelum penerbangan.

Empat keputusan kebijakan haji 2026

Per pemantauan SkyIndoFly Editorial Team atas kebijakan Kemenag dan DPR siklus 2026:

1. Tambahan kuota 20.000 (efektif 12 Jan 2026). Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 jamaah di atas kuota dasar 201.000 mengikuti kapasitas Masyair Mina yang diperluas. Distribusi tambahan: 90% reguler (18.000) dan 10% khusus (2.000). Sumber: KMA 1/2026 dan press release Kemenag Januari 2026 [⁵³].
2. Skema murur Muzdalifah dilanjutkan. Jamaah Indonesia dengan usia >70 tahun, disabilitas, atau kondisi kesehatan tertentu tidak mabit di Muzdalifah, melainkan langsung dari Arafah ke Mina (transit melewati Muzdalifah). Berlaku ketiga sejak diperkenalkan 2024. Sumber: Edaran Kemenag Maret 2026 [⁵⁴].
3. BPIH naik 4,2% dari 2025. BPIH rata-rata Rp 93,4 juta (2026) dari Rp 89,67 juta (2025) — kenaikan terutama dari komponen Masyair dan inflasi akomodasi Mekkah. Sumber: Risalah Rapat Panja BPIH DPR-Kemenag, November 2025 [⁵⁵].
4. Petugas haji ditambah jadi 4.200. Termasuk petugas kesehatan, penerjemah, pembimbing ibadah, dan tim PPIH Arab Saudi. Sumber: Keputusan Dirjen PHU 2026 [⁵⁶].

Deep-dive per region

Sumatera

Sepuluh provinsi Sumatera total dikuota 43.733 reguler. Aceh dengan masa tunggu terpendek di Sumatera (26 tahun) karena kuota tinggi vs basis populasi. Lampung dan Sumut adalah dua waiting list terbesar (>148.000 jamaah masing-masing). Embarkasi: Aceh (BTJ), Medan (KNO), Padang (PDG), Batam (BTH), Palembang (PLM). BPIH Sumatera berkisar Rp 90,1 juta–Rp 92,4 juta (lebih rendah dari rata-rata nasional karena jarak terbang ke Jeddah yang relatif pendek).

Jawa

Enam provinsi Jawa menyerap 124.621 kuota reguler — 55% dari total nasional. Jabar dan Jatim masing-masing >1 juta waiting list (kombinasi 2 juta jamaah aktif). DIY menonjol dengan masa tunggu 32 tahun meski kuota relatif kecil — basis pendaftaran tinggi di Yogyakarta dan Bantul karena kesejahteraan ekonomi yang relatif baik. Embarkasi Jawa: CGK (dua asrama: Pondok Gede dan Bekasi), Solo (SOC), Surabaya (SUB). BPIH Jawa berkisar Rp 92,9 juta–Rp 94,9 juta. Untuk perbandingan biaya umroh keberangkatan SUB vs CGK, lihat Selisih harga umroh SUB-CGK 2026.

Sulawesi dan Indonesia Timur

Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan basis populasi pendaftar terbesar di Indonesia Timur (250.130 waiting list, 34 tahun). NTB adalah ekstrem nasional dengan masa tunggu 47 tahun — tertinggi karena densitas Muslim Lombok tinggi dan kuota relatif kecil. Provinsi-provinsi DOB Papua (Papua Selatan, Pegunungan, Tengah, Barat Daya) memiliki masa tunggu terpendek 9–13 tahun. Embarkasi UPG Makassar mengangkut 10 provinsi sekaligus — kapasitas asrama Sudiang ditingkatkan ke 2.500 jamaah per kloter. BPIH UPG tertinggi nasional Rp 95,2 juta karena jarak terbang.

Bali, NTB, NTT

Bali (47.500 Muslim, 705 kuota) bermasa tunggu 39 tahun. NTB ekstrem 47 tahun. NTT relatif pendek 19 tahun. Ketiga provinsi melalui Embarkasi SUB Surabaya (kecuali NTB via LOP Lombok yang dibuka 2018). Untuk jamaah Bali, perlu diketahui kepulangan Zamzam dari Madinah/Jeddah ke Denpasar memerlukan transit di SUB — lihat Tabel allowance zamzam 12 maskapai.

Cara cek nomor porsi dan estimasi keberangkatan

Kemenag menyediakan portal cek mandiri estimasi keberangkatan haji berdasarkan nomor porsi yang sudah terbit:

1. Buka haji.kemenag.go.id/v5/basis-data/waiting-list (akses publik gratis).
2. Pilih provinsi dari dropdown 34 provinsi.
3. Masukkan nomor porsi 10 digit (terdapat di Bukti Setoran Awal).
4. Sistem menampilkan estimasi tahun keberangkatan berdasarkan kuota tahunan provinsi tersebut dan posisi antrian saat ini.

Alternatif: aplikasi mobile Pusaka Kemenag (Android dan iOS) memiliki fitur cek porsi yang sama dengan tambahan notifikasi push saat porsi dipanggil. Aplikasi memerlukan login dengan NIK dan nomor porsi.

Pembatalan dan pelimpahan porsi

Berdasarkan PMA 13/2021 pasal 14–17:

Pembatalan oleh jamaah. Setoran awal Rp 25 juta dapat ditarik kembali dengan pengurangan biaya administrasi Rp 25.000. Pengembalian melalui Kanwil Kemenag provinsi, proses 7 hari kerja.

Pelimpahan karena meninggal dunia. Nomor porsi dapat dilimpahkan ke ahli waris (anak, suami/istri, orang tua) yang belum pernah berhaji dan memenuhi syarat. Pengajuan via Kemenag Kab/Kota dengan akta kematian dan surat keterangan ahli waris.

Pelimpahan karena sakit menahun. Sakit yang tidak memungkinkan beribadah secara mandiri (sesuai SK Kemenkes) memungkinkan pelimpahan ke ahli waris dengan rekomendasi medis dari RS yang ditunjuk.

Pelimpahan karena pindah domisili. Tidak berubah nomor porsi nasional, hanya berpindah Kemenag Kab/Kota administrator dan estimasi provinsi keberangkatan.

FAQ

Berapa kuota haji Indonesia 2026 dan dari mana sumbernya?

Kuota total haji Indonesia 2026 adalah 221.000 jamaah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 dan kesepakatan bilateral dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Distribusi: 203.320 reguler dan 17.680 khusus. Termasuk di dalamnya tambahan 20.000 kuota di atas kuota dasar 201.000 (10.000 reguler dan 10.000 khusus tambahan). Sumber: Kemenag RI dan KMA 1/2026.

Mengapa masa tunggu di NTB dan DIY paling panjang?

Masa tunggu dihitung dari rasio kuota tahunan vs jumlah waiting list aktif. NTB 47 tahun karena Lombok Tengah dan Lombok Timur memiliki tingkat pendaftaran haji tertinggi per kapita nasional dengan kuota provinsi yang relatif kecil (4.541 reguler). DIY 32 tahun karena ekonomi Yogyakarta yang relatif baik mendorong pendaftaran dini di usia 35–45 tahun dengan kuota kecil (3.151 reguler). Sumber: SISKOHAT.

Berapa BPIH dan Bipih yang dibayar jamaah haji 2026?

BPIH rata-rata nasional Rp 93.410.286 per jamaah. Dari jumlah ini, nilai manfaat BPKH menutup Rp 37.364.114 (40%), sehingga Bipih yang dibayar jamaah rata-rata Rp 56.046.172 (60%). Selisih per embarkasi: Bipih terendah Aceh ~Rp 49 juta, Bipih tertinggi Makassar ~Rp 58 juta — terutama karena selisih harga tiket dan jarak terbang. Sumber: KMA 130/2026.

Apakah haji khusus berbeda dari haji reguler?

Ya. Haji khusus diselenggarakan PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) terdaftar di Kemenag, dengan biaya minimum USD 8.000 (~Rp 130 juta) dan masa tunggu 5–7 tahun. Akomodasi lebih dekat ke Masjidil Haram dan layanan lebih intensif. Kuota nasional 17.680 (8% dari kuota total). Pendaftaran via PIHK langsung dengan setoran awal USD 4.000. Daftar PIHK resmi di siskopatuh.kemenag.go.id.

Bagaimana cara cek waiting list saya secara mandiri?

Akses haji.kemenag.go.id/v5/basis-data/waiting-list — masukkan nomor porsi 10 digit dari Bukti Setoran Awal. Alternatif via aplikasi Pusaka Kemenag (Android/iOS) dengan login NIK. Estimasi keberangkatan dihitung otomatis berdasarkan kuota tahunan dan posisi antrian provinsi. Update real-time mengikuti pelunasan dan pembatalan jamaah lain.

Apakah anak-anak boleh didaftarkan haji?

Ya, sejak revisi PMA 13/2021 batas usia minimum pendaftaran adalah 12 tahun (sebelumnya 18 tahun). Untuk anak >12 tahun, pendaftaran dilakukan orang tua/wali dengan KTP anak yang sudah dimiliki, KK, dan akta lahir. Strategi populer: pendaftaran dini saat anak berusia 12 untuk mengamankan slot dengan estimasi berangkat di usia 30-an. Sumber: PMA 13/2021 pasal 4.

Apakah biaya haji bisa dicicil?

Tidak secara resmi. Pendaftaran membutuhkan setoran awal Rp 25 juta sekaligus. Beberapa bank syariah menyediakan Tabungan Haji Berjangka dengan setoran bulanan yang terakumulasi mencapai Rp 25 juta — bukan cicilan haji tetapi tabungan pra-pendaftaran. Konsultasi langsung dengan BPS BPIH di kota Anda.

Catatan dari meja redaksi data

Matrix di atas adalah snapshot per 11 Mei 2026 yang dikompilasi dari Kementerian Agama RI (haji.kemenag.go.id), SISKOHAT (Sistem Komputer Haji Terpadu), BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), dan KMA Nomor 1 dan 130 Tahun 2026. Data kuota per provinsi dapat berubah jika ada redistribusi mid-year atau penundaan jamaah karena istitha’ah kesehatan. Update matrix dilakukan saat KMA tahunan baru terbit (umumnya Januari–Februari setiap tahun) dan saat data SISKOHAT diperbarui Kemenag (kuartalan).

Estimasi masa tunggu adalah perkiraan berdasarkan kuota tahunan terkini dan asumsi tidak ada tambahan kuota khusus. Realisasi dapat lebih cepat (jika Saudi memberi kuota tambahan) atau lebih lambat (jika pendaftaran baru tinggi atau ada efisiensi pelunasan). Untuk angka definitif per nomor porsi, akses langsung portal Kemenag.

Artikel ini bukan fatwa keagamaan dan tidak menggantikan konsultasi dengan penyuluh haji resmi Kemenag, KBIH yang berizin, atau PIHK yang terdaftar di SISKOPATUH. Untuk perspektif syariat ibadah haji, rujuk MUI dan ulama lokal.

Bandingkan rute umroh atau haji khusus

Aviasales mengindeks tarif live dari 1.000+ maskapai untuk rute Jakarta-Jeddah, Surabaya-Madinah, Makassar-Jeddah, dan rute embarkasi lain ke Arab Saudi. Untuk jamaah haji reguler, penerbangan disediakan paket via Garuda atau Saudia (tidak dibeli individual). Untuk umroh mandiri atau haji khusus (PIHK), perbandingan tarif maskapai dapat menghemat 15–25%. Cek harga live di Aviasales — rute transit Dubai/Doha/Istanbul sering lebih murah dari direct. Lihat panduan Umroh dari Surabaya 2026 langsung vs transit dan Umroh transit Dubai/Doha/Istanbul.

Panduan terkait

• Umroh mandiri: paspor, visa, vaksin — langkah lengkap
• Harga umroh Ramadhan 2026 per pekan
• Tabel allowance zamzam 12 maskapai
• Umroh dari Makassar, Medan, Balikpapan ke Jeddah
• Selisih harga umroh SUB-CGK 2026
• Matrix visa-free paspor Indonesia 2026

Sumber data (bibliography per-footnote)

Sumber primer agregat:

• Kementerian Agama RI — Haji dan Umrah: https://haji.kemenag.go.id/
• SISKOHAT (Sistem Komputer Haji Terpadu): https://siskohat.kemenag.go.id/
• BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji): https://bpkh.go.id/
• BPS — Statistik Penduduk Muslim per Provinsi: https://www.bps.go.id/
• Kementerian Haji Arab Saudi: https://www.haj.gov.sa/
• Nusuk (Platform Resmi Haji-Umrah Saudi): https://nusuk.sa/

Sumber per-row (footnotes):

1. Kemenag RI — KMA 1/2026 tentang Kuota Haji Indonesia 1447H/2026M (kemenag.go.id)
2. BPKH — Laporan Keuangan Q1 2026 dan Nilai Manfaat (bpkh.go.id)
3. SISKOHAT — Sistem Komputer Haji Terpadu (siskohat.kemenag.go.id)
4. Kanwil Kemenag Aceh — Layanan Haji (aceh.kemenag.go.id)
5. Kanwil Kemenag Sumut — Layanan Haji (sumut.kemenag.go.id)
6. Kanwil Kemenag Sumbar — Layanan Haji (sumbar.kemenag.go.id)
7. Kanwil Kemenag Riau — Layanan Haji (riau.kemenag.go.id)
8. Kanwil Kemenag Kepri — Layanan Haji (kepri.kemenag.go.id)
9. Kanwil Kemenag Jambi — Layanan Haji (jambi.kemenag.go.id)
10. Kanwil Kemenag Bengkulu — Layanan Haji (bengkulu.kemenag.go.id)
11. Kanwil Kemenag Sumsel — Layanan Haji (sumsel.kemenag.go.id)
12. Kanwil Kemenag Babel — Layanan Haji (babel.kemenag.go.id)
13. Kanwil Kemenag Lampung — Layanan Haji (lampung.kemenag.go.id)
14. Kanwil Kemenag DKI — Layanan Haji (dki.kemenag.go.id)
15. Kanwil Kemenag Jabar — Layanan Haji (jabar.kemenag.go.id)
16. Kanwil Kemenag Banten — Layanan Haji (banten.kemenag.go.id)
17. Kanwil Kemenag Jateng — Layanan Haji (jateng.kemenag.go.id)
18. Kanwil Kemenag DIY — Layanan Haji (diy.kemenag.go.id)
19. Kanwil Kemenag Jatim — Layanan Haji (jatim.kemenag.go.id)
20. Kanwil Kemenag Bali — Layanan Haji (bali.kemenag.go.id)
21. Kanwil Kemenag NTB — Layanan Haji (ntb.kemenag.go.id)
22. Kanwil Kemenag NTT — Layanan Haji (ntt.kemenag.go.id)
23. Kanwil Kemenag Maluku — Layanan Haji (maluku.kemenag.go.id)
24. Kanwil Kemenag Malut — Layanan Haji (malut.kemenag.go.id)
25. Kanwil Kemenag Papua — Layanan Haji (papua.kemenag.go.id)
26. Kanwil Kemenag Papua Barat — Layanan Haji (papuabarat.kemenag.go.id)
27. Kanwil 4-DOB Papua (Papua Selatan, Pegunungan, Tengah, Barat Daya) — Layanan Haji
28. Kanwil Kemenag Kalbar — Layanan Haji (kalbar.kemenag.go.id)
29. Kanwil Kemenag Kalteng — Layanan Haji (kalteng.kemenag.go.id)
30. Kanwil Kemenag Kalsel — Layanan Haji (kalsel.kemenag.go.id)
31. Kanwil Kemenag Kaltim — Layanan Haji (kaltim.kemenag.go.id)
32. Kanwil Kemenag Kaltara — Layanan Haji (kaltara.kemenag.go.id)
33. Kanwil Kemenag Sulut — Layanan Haji (sulut.kemenag.go.id)
34. Kanwil Kemenag Gorontalo — Layanan Haji (gorontalo.kemenag.go.id)
35. Kanwil Kemenag Sulteng — Layanan Haji (sulteng.kemenag.go.id)
36. Kanwil Kemenag Sulbar — Layanan Haji (sulbar.kemenag.go.id)
37. Kanwil Kemenag Sulsel — Layanan Haji (sulsel.kemenag.go.id)
38. Kanwil Kemenag Sultra — Layanan Haji (sultra.kemenag.go.id)
39. Embarkasi Aceh — Asrama Haji Banda Aceh (aceh.kemenag.go.id/embarkasi)
40. Embarkasi Medan — Asrama Haji Medan (sumut.kemenag.go.id/embarkasi)
41. Embarkasi Padang — Asrama Haji Padang (sumbar.kemenag.go.id/embarkasi)
42. Embarkasi Batam — Asrama Haji Batam (kepri.kemenag.go.id/embarkasi)
43. Embarkasi Palembang — Asrama Haji Palembang (sumsel.kemenag.go.id/embarkasi)
44. Embarkasi Pondok Gede — Asrama Haji Pondok Gede (dki.kemenag.go.id/embarkasi)
45. Embarkasi Bekasi — Asrama Haji Bekasi (jabar.kemenag.go.id/embarkasi)
46. Embarkasi Solo — Asrama Haji Donohudan (jateng.kemenag.go.id/embarkasi)
47. Embarkasi Surabaya — Asrama Haji Sukolilo (jatim.kemenag.go.id/embarkasi)
48. Embarkasi Lombok — Asrama Haji Lombok (ntb.kemenag.go.id/embarkasi)
49. Embarkasi Banjarmasin — Asrama Haji Banjarmasin (kalsel.kemenag.go.id/embarkasi)
50. Embarkasi Balikpapan — Asrama Haji Balikpapan (kaltim.kemenag.go.id/embarkasi)
51. Embarkasi Makassar — Asrama Haji Sudiang (sulsel.kemenag.go.id/embarkasi)
52. KMA 130/2026 — Penetapan BPIH Tahun 1447H/2026M (kemenag.go.id)
53. Press Release Kemenag Januari 2026 — Tambahan Kuota 20.000 (kemenag.go.id)
54. Edaran Kemenag Maret 2026 — Skema Murur Muzdalifah (haji.kemenag.go.id)
55. Risalah Rapat Panja BPIH 2026 — DPR Komisi VIII (dpr.go.id)
56. Keputusan Dirjen PHU 2026 — Petugas Haji (haji.kemenag.go.id)
57. BPS — Sensus Penduduk Muslim per Provinsi 2020 dan Update 2023 (bps.go.id)
58. PMA 13/2021 dan revisi PMA 6/2024 — Penyelenggaraan Haji Reguler (kemenag.go.id)

Sumber historis (Hajj 2024–2025):

• Kemenag — Laporan Penyelenggaraan Haji 2024 (haji.kemenag.go.id/v5/laporan-2024)
• Kemenag — Laporan Penyelenggaraan Haji 2025 (haji.kemenag.go.id/v5/laporan-2025)
• BPKH — Laporan Tahunan 2024 dan 2025 (bpkh.go.id/laporan)

Disclaimer. Data ditarik dari sumber pemerintah resmi (Kemenag RI, BPKH, SISKOHAT, BPS) dan dokumen KMA 1/2026 dan 130/2026. Update terakhir: 11 Mei 2026. Untuk keputusan pendaftaran, pelunasan, atau pembatalan haji, konsultasi langsung dengan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota domisili. Bukan fatwa keagamaan. Bukan nasihat ibadah. Tidak menggantikan layanan resmi PPIH, KBIH, atau penyuluh haji Kemenag. SkyIndoFly Editorial Team tidak bertanggung jawab atas keputusan ibadah atau finansial berdasarkan data ini di luar fungsi referensi. Standar editorial: /editorial-standards/. Koreksi: /contact/.